Polda Kepulauan Bangka Belitung, Bidang Hubungan Masyarakat,- Kasat Reskrim Polres Bangka Barat AKP Ogan Arif Teguh Imani memimpin pelaksanaan konferensi pers kasus Korupsi dana BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kabupaten Bangka Barat. Jum’at, 25 Agustus 2023.
Sebelumnnya Polres Bangka Barat telah menetapkan satu orang Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus dugaan korupsi dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 lalu.
Seorang PNS tersebut berinisial EJ (38) yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason periode tahun 2017 sampai dengan 2019 lalu.
Untuk kedua tersangka yang sudah dilimpahkan ke Kajari Bangka Barat yakni bernama YW (39) selaku Plt Direktur RSUD /Pimpinan BLUD priode 2017 hingga 2019 dan ET (38) sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD periode tahun 2017 hingga 2019.
Ketiga tersangka ini telah menggunakan anggaran jasa pelayanan kesehatan tahun 2017 untuk menutupi anggaran kegiatan lain. Namun pertanggungjawaban dibuatkan kuitansi fiktif untuk menutupi penggunaan dana BLUD. Sehingg muncul kerugian negara sebesar Rp. 750.416.398 juta.
Untuk peran EJ yang memiliki ide untuk membuat kuitansi fiktif yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Selaku pejabat keuangan EJ tidak melakukan verifikasi pencairan dana jasa pelayanan kesehatan tahun 2017. Sehingga tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya.
Kasat Resskrim Polres Babar menyebutkan untuk tersangka EJ tidak ditahan oleh pihaknya. Namun, untuk berkas ini langsung dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Bangka Barat
Barang bukti dari tangan EJ mengamankan satu lembar kwitansi dengan nominal Rp 110.000.000 juta yang tertulis pada Januari 2017 lalu.
Satu unit laptop merk Asus warna hitam tipe TP300L beserta charger dan mouse, dan satu unit printer merk EPSON warna hitam tipe L120. Yang digunakan oleh EJ untuk membuat dokumen palsu.
Atas perbuatan tersangka EJ dirinya dijerat Pasal 2 Jo pasal 3 Jo pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana.
Oleh karena itu di ancaman hukuman dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian untuk denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.
