Netralitas Dalam Pemilu 2024

0
1324

Polda Kep. Bangka Belitung, Bidang Hubungan Masyarakat,- Selasa, 31 Desember 2023. Tahun 2024 Indonesia akan menghadapi Tahun Politik, yakni Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif yang meliputi DPR, DPD, DPRD serta Pilkada di beberapa wilayah Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa polri memiliki fungsi dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu sikap netralitas penting dimiliki oleh para anggota Polri.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 2 tahun 2002. Dalam menjaga profesioalisme dan netralitas Polri dalam kehidupan berpolitik, disampaikan direktif sesuai dengan surat telegram Kapolri yang berisi sebagai berikut :

  1. Dilarang membantu mendeklarasikan bakal pasangan calon.
  2. Dilarang menghadiri atau menjadi narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye maupun pertemuan kecuali Pam yang diberikan surat perintah tugas.
  3. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan foto bakal pasangan calon baik melalui media massa,online dan sosial.
  4. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon, massa maupun simpatisan.
  5. Dilarang foto delfi di medsos yang berpotensi diguanakan pihak tertentu untuk menuding keberpihakan Polri.
  6. Dilarang memberikan dukungan politik dalam bentuk apapun kepada partai politik maupun pasangan calon.
  7. Dilarang menjadi pengurus Timses.
  8. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan serta tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan parpol.
  9. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi.
  10. Dilarang menjadi anggota KPU dan panitia Pemilu.
  11. Dilarang melakukan Black Campaign.
  12. Dilarang membolisir semua organisasi sosial untuk kepentingan partai.
  13. Dilarang memberi komentar termasuk apaun terkait paslon.
  14. Dilarang menyimpan dan menempel atribut maupun dokumen paslon di instansi dan peralatan Polri.
  15. Polri bertugas mengmankan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  16. Netralitas Polri diimplementasikan dengan tidak memihak dan mendukung paslon.
  17. Sarana dan prasarana tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan politik.
  18. Anggota tidak menggunakan hak memilih.