Polda Kep. Babel, Bidang Hubungan Masyarakat,- Sejumlah razia pertambangan timah inkonvensional (TI) ilegal yang dilakukan petugas gabungan maupun kepolisian di kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung kerap kali bocor.
Akibatnya, tak semua razia yang dilakukan berhasil menemukan penyimpangan-penyimpangan praktik pertambangan oleh pengusaha nakal.
Dalam aksi razia tersebut, tidak ditemukan kegiatan penambangan dan barang bukti yang bisa memberatkan pelaku.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Pangkalpinang, AKBP Dwi Budi Murtiono tak menapik, bocornya razia tersebut lantaran ada beberapa oknum nakal dari kepolisian maupun instansi lain yang turut andil maupun bermain dalam praktik pertambangan timah ilegal. Apalagi saat ini harga timah cukup menggiurkan.
“Memang beberapa kali kita lakukan bocor mungkin dari internal atau dari instansi lain yang ikut juga dalam kegiatan ini,” kata dia di Pangkalpinang, Sabtu (6/11/2021).
Dwi Budi berujar, praktik pembocoran informasi razia TI ilegal di daerah diduga dilakukan oleh segelintir oknum untuk mengamankan koneksinya.
Praktik kotor seperti ini lah, sambung dia, yang membuat pihaknya mengupayakan pengetatan koordinasi, baik internal atau dengan pihak lainnya di lapangan yang ikut membantu proses razia.
“Nanti kita coba cari akar masalahnya saya pada saat sebelum penertiban kita bisa lakukan dengan baik. Kita upayakan siapa yang ikut bermain, tidak diajak untuk melakukan penertiban atau mungkin kita sifatnya kumpul mendadak langsung lakukan penertiban, sehingga mereka tidak sempat untuk memberitahu atau menyampaikan kepada para penambang liar,” terang Dwi Budi.
Perwira melati dua ini menegaskan, pihaknya selalu mewanti-wanti kepada seluruh anggota untuk tidak membocorkan secuil pun informasi razia kepada publik.
Maka dari itu apabila ada personel kepolisian didapati melakukan ‘kongkalikong’ dengan oknum penambang liar pihaknya akan menidak tegas anggota tersebut sesuai dengan kode etik profesi polri yang berlaku.
“Kalau ada oknum pasti kita lihat sejauh mana perannya, kita juga diwanti-wanti oleh Mabes Polri jangan sampai ada yang berkaitan dengan anggota itu kita salah penanganan ataupun salah dalam memprosesnya,” tegas Kapolres.
Kendati demikian, Kapolres berjanji untuk menindaklanjuti kondisi ini akan melakukan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Terlebih tindak tanduk kepolisian saat ini sering diawasi oleh masyarakat.
“Kita selalu dimonitor oleh masyarakat, sejauh mana peran (Oknum) sehingga kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan, tindakan yang terbaik untuk membuat efek jera kepada anggota kita yang ikut berkecimpung dalam hal ini,” ujar Dwi Budi.
